Pilkada Sulteng 2020: Gagasan dan Politik, Idealnya Berdiri Sama Tinggi

Oleh, Hasanuddin Atjo

Palu, 23 Maret 2020

Berdasarkan ketentuan bahwa  Pemerintah di daerah adalah Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Karena itu gagasan (executive) dan dukungan politik (legislative) menjadi  dua variabel sangat penting dalam  melahirkan regulasi atau kebijakan yang bermuara kepada kemajuan dan perubahan bagi masyarakat, daerah  dan negara.

Keduanya harus dipadukan, karena gagasan tanpa dukungan politik sulit  melahirkan sebuah regulasi atau kebijakan yang efektif dan efisien.  Demikian pula  nasibnya dukungan politik yang kuat tanpa sebuah gagasan yang inovatif, terukur dan implementatif hanya menghasilkan regulasi  “Pepesan Kosong”.

Berdasarkan survey majalah Tempo di tahun 2917, terhadap capaian kinerja para bupati dan walikota di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa, perpanduan  antara gagasan dan dukungan politik berkorelasi positif terhadap kinerja bagi kemajuan sebuah daerah.

Ada lima pemerintah daerah yang dianggap tauladan terkait hal itu  antara lain  kota Surabaya, walikota  Tri Rismaharini, kota Bandung walikota Ridwan Kamil, Makassar  walikota Danny Pomanto; Bantaeng bupati Nurdin Abdullah, dan  Kulon Progo, bupati Hasto Wardoyo.

Sulawesi Tengah pada  di Pilkada serentak tahun 2020 akan memilih Gubernur,  Bupati dan Walikota untuk sampai periode 2024.  Para anggota  DPR, DPD dan DPRD yang bertugas saat ini  adalah hasil  Pemilihan Legislative  yang dilaksanakan bersamaan  dengan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Komposisi unsur ketua dan wakil ketua yang menempati posisi unsur pimpinan, merupan gambaran dari partai yang memiliki porolehan kursi dominan. Peran partai-partai dominan ini menjadi penentu atas lahirnya   calon pemimpin kepala daerah yang ikut berkontestasi

Kalau paradigma rekruitmen para calon kepala daerah oleh  partai politik, telah mempertimbangkan faktor gagasan atau ide, maka peluang memilih  figur  yang dipandang mampu  melahirkan perubahan semakin terbuka.  Bila belum ke arah sana, maka tidak bisa berharap banyak bahwa  persoalan kemiskinan yang tinggi 13,18 % , desa tertinggal mendekati 60% dari 1. 872 desa (2019) di daerah ini bisa diminimalkan. 

Memang disadari bahwa “cost politik” dalam sebuah pesta demokrasi apakah Pileg, Pilpres dan Pilkada masih tinggi dan cenderung jadi budaya karena dampak dari sebuah  proses berulang  “membenarkan yang biasa”, belum kepada budaya   “membiasakan yang benar”.

Paling tidak di Pilkada  tahun  2020, gagasan dan politik sudah harus berdiri sama tinggi.  Namun yang menjadi tantangan dan persoalan kemudian adalah, sangat terbatas warga negara yang memiliki gagasan dan sekaligus kekuatan materi mau terlibat dan ikut berkontestasi. Mereka  lebih cenderung  membesarkan dan mengembangkan usahanya.  Padahal sesungguhnya merekalah  yang dinilai nantinya berkapasitas dan berkemampuan melahirkan regulasi atau kebijakan yang bermuara kepada sebuah perubahan, dan kemajuan.

Kondisi seperti ini pada akhirnya  memberi peluang bagi “sponsor” yang memiliki  kepentingan tertentu di sebuah wilayah Pilkada. Mereka mau terlibat  sebagai “sponsor”  bagi para bakal calon  lebih kepada  pertimbangan populeritas dan keterpilihan. Belum kepada Kualitas dan Kapasitas dari bakal calon.  Ini dinilai sebagai sebuah kewajaran, yang masih bisa diterima bahwa investasi itu tidak boleh rugi.

Bagi  sebuah perubahan,  sebuah kemajuan yang lebih baik di Sulawesi Tengah,  diperlukan upaya elaborasi  antara warga negara yang memiliki gagasan sekaligus memiliki “isi tas”, pemilik hak usung (partai dominan )  serta dukungan “sponsorship”, untuk melahirkan bakal calon yang memiliki gagasan dan mendapat dukungan politik kuat. Dan kemudian diharapkan nantinya dapat terpilih sebagai pemimpin daerah.  Memang  skenario  ini adalah sebuah konfigurasi dan formulasi yang ideal, yang lahir dari sebuah pendekatan Idealisme. Dan suka tidak suka, mau tidak mau sudah harus dimulai.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa Pilkada 2020 merupakan momentum penting, dan sebagai kereta terakhir menuju perubahan sebelum masuk ke Pilkada serentak 2024.  Di depan sana ada peluang sebagai penyangga ibukota negara baru, IKN di Provinsi Kalimantan,  dan menjadi jembatan penghubung IKN dan Kawasan Timur Indinesia melalui Tol Tambu-Kasimbar 2024. Ada potensi bonus demografi tahun 2030, yang harus dirancang dan dimanfaatkan.  Terbuka  peluang menjadi menjadi bagian dari Indonesia hebat di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita per  tahun menjadi 23 ribu US $ atau (345 juta rupiah) dari 4 ribu US $ di tahun 2018. SEMOGA

Tinggalkan Balasan