Anwar Hafid : Palu Baiknya Di Karantina Wilayah

Anwar Hafid – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan SUlawesi Tengah

Menyimak pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, saat ini Pemerintah RI sedang membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah. Itu menunjukan walaupun sebelumnya Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo mengelak mengambil kebijakan karantina wilayah atau lock down.

Namun, melihat perkembangan hari ke hari situasi terus memburuk, karantina wilayah atau lock down adalah sebuah keniscayaan di terapkan bagi sebagian daerah yang jadi episentrum wabah covid-19 dan daerah paling parah terpapar covid-19. Demikian disampaikan anggota DPR RI, Anwar Hafid dalam press rilisnya.

Menurut mantan Bupati Morowali tersebut, data resmi Nasional angkanya semakin bertambah menunjukan sudah 1.046 orang yang dinyatakan terinveksi positif Covid-19, 46 orang sembuh, dan 87 orang meninggal dunia.

” Sementara untuk Sulawesi Tengah dari sebelumnya dinyatakan belum ada yang positif Covid-19, namun saat ini sudah ada 1 orang di nyatakan positif, pasien positif tersebut berada di Kota Palu. Berdasarkan data resmi dari Dinkes Propinsi Sulteng 1 orang positif, 42 ODP, dan 18 orang PDP,” terang Anwar.

Jika memperhatikan data lebih detail papar Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu, maka Kota Palu merupakan daerah yang sangat mengkhawatirkan karena jumlah ODP dan PDP terbanyak di banding Kabupaten lainnyayang ada di Sulteng.

Sebagaimana laporan update Pusdatina Covid-19 Propinsi Sulteng per tanggal 27 Maret 2020, ada 6 orang ODP dan 9 orang PDP. Dari 9 orang PDP tersebut, 1 orang telah dinyatakan positif setelah melalui test swab. Fakta itu sangat wajar mengingat Kota Palu adalah Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi pintu utama orang keluar-masuk. Terangnya.

Jika belajar dari DKI Jakarta lanjut Anwar Hafid, sebagai daerah awal masuknya covid-19 menginfeksi Indonesia, infeksi pertama ditemukan hanya berjumlah 2 orang. Namun, beberapa hari kemudian melonjak menjadi 598 kasus positif (data resmi sampe tgl 27/03/2020).

“Keterlambatan kebijakan tegas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta dalam bentuk karantina wilayah atau lockdown, penyebab utama di DKI Jakarta menjadi episentrum utama penyebaran Covid-19 ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk DKI Jakarta sendiri lonjakan penularan terjadi signifikan setiap hari. Bahkan menurut para ahli jumlah orang yang tertular sesungguhnya jauh lebih banyak dari data sebenarnya. Sungguh sangat mengkhawatirkan,” Ujarnya.

Sebenarnya Pemerintah telah mengambil kebijakan yang terukur kata Anwar melanjutkan, secara teoritis diatas kertas dianggap mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan social distancing yang kemudian direvisi menjadi physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Masyarakat di minta bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Masyarakat dilarang keras membuat acara atau berada di kerumunan massa. Namun karena tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dengan beragam alasan (ekonomi, sosial dan teologis) telah membuat kebijakan terebut tidak efektif,” Sesalnya.

Saat ini menurut Anwar, kebijakan karantina wilayah atau lock down tidak hanya berlaku bagi DKI Jakarta saja, tapi meliputi Jabodetabek. Karena penyebaran yang awalnya di Jakarta saja, sekarang sudah menyebar ke daerah sekitarnya meliputi Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Itu karena Jabidetabek adalah satu kesatuan sosial.

” Untuk Sulawesi Tengah setelah belajar dari DKI Jakarta, maka sebelum terlambat Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu perlu mengambil kebijakan antisipasi yang tegas dan radikal dengan melakukan karantina wilayah atau lock down khusus untuk Kota Palu,” tegasnya.

Alasannya lanjut Politisi Demokrat itu menjelaskan, pertama Kota Palu sebagai pintu utama lalu lintas orang keluar-masuk Sulawesi Tengah harus segera ditutup untuk sementara waktu. Kecuali untuk makanan dan obat-obatan.

” Dan yang kedua, harus di tutup juga lalu lintas orang keluar-masuk Kota Palu untuk seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, guna melokalisir dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kecuali untuk logistik berupa makanan dan obat-obatan,” himbau Anwar.

Ketiga lanjutnya lagi, dalam situasi bencana atau krisis maka perlu di siapkan berbagai skenario yang harus di hitung secara komprehensif dari mulai ringan, sedang sampai yang terburuk. Jalan kebijakan antisipasi penanganan yang di ambil haruslah langsung radikal jika situasi terburuk akan terjadi.

“Jika situasinya ringan dan sedang akan cepat teratasi dan jika pun situasinya buruk berarti langkah kebijakannya sudah sangat tepat. Karena sudah di susun langkah-langkah antisipasinya berdasarkan scenario yang sudah di hitung secara komprehensif,” Paparnya.

Untuk suksesnya karantina wilayah atau lockdown terang Anwar lagi, mendisiplinkan masyarakat melaksanakan physical distancing, memaksa masyarakat untuk terus stay dirumah. Perlu pelibatan aktif aparat bukan hanya Polisi tapi juga TNI sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas sesuai UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Dalam UU itu sangat jelas bunyinya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pidana dengan penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.100 juta rupiah. Jadi masyarakat di harapkan sadar dan patuh terhadap prosedur karantina,” Tegasnya.

Hal ini lanjut Anwar Hafid, tentu selama masa karantina wilayah akan banyak masyarakat, kesulitan menanggung kebutuhan sehari-harinya. Khususnya bagi pekerja harian informal, tukang ojek, pedagang asongan, tukang bagunan, penjaga toko dan lain-lain, akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Solusi untuk itu, perlu kehadiran Negara agar dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang masuk kategori menegah ke bawah tadi. Agar masyarakat tersebut, tetap bisa memenuhi kebutuhan makan dan kesehatannya selama karantina di berlakukan.” Terangnya.

Selain itu, jelas Anwar Hafid lagi, realokasi anggaran segera di lakukan, rumah sakit darurat segera di persiapkan, pengadaan APD dan masker harus lebih dari cukup untuk segera di adakan. APD dan masker ini di prioritaskan bagi dokter dan para medis lainnya di seluruh rumah sakit dan puskesmas sebagai garda terdepan deteksi awal Covid-19 di Sulteng.

Demikian pula bagi aparat Polri dan TNI yang membantu di rumah-rumah sakit semuanya harus di lengkapi APD, selain itu peralatan rapid test untuk para dokter dan para medis, serta para OPD dan keluarganya, PDP dan keluarganya, juga buat warga masyarakat yang tinggal di radius 100 meter dari lingkungan yang terpapar. Jika hanya Kota Palu yang di lock down, anggaran yang di miliki Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu masih cukup mampu untuk menanggulanginya. Pungkasnya.

Laporan : DAD

Tinggalkan Balasan