Dua Tantangan Berat Pemimpin Baru Suteng

Oleh, Hasanuddin Atjo

Palu, 20 Maret 2020

Setidaknya dua tantangan berat menanti pemimpin baru Sulawesi Tengah  hasil Pilkada 2020, yaitu masih tingginya angka kemiskinan yang harus diturunkan, serta tuntutan penggunaan digitalisasi, pada era industri 4.0.   Kedua tantangan ini juga menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai salah satu strategi dan upaya mewujudkan Indonesia Hebat pada tahun 2045.

Salah satu target Indonesia Hebat di tahun 2045 bahwa pendapatan per kapita masyarakat  Indonesia di saat  itu, diharapkan meningkat menjadi 23.000 $US (kurs 15 ribu= 345 juta rupiah) dari 4.000 $US di tahun 2018 sesuai kajian dan analisis kembaga assement ekonomi berkelas  dunia , Price Waterhouse Cooper (2017).

Terkait dengan  tujuan itu, maka diibutuhkan pembangunan sejumlah Infrastruktur dasar dan oenunjang, Pengembangan SDM dan teknologi , Penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi serta Transformasi Ekonomi.  Dan untuk itu program di daerah dituntut harus selaras dengan Program Pusat yang nantinya berbasis digitalisasi.

Prestasi Sulawesi Tengah  dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi  harus terus dipertahankan bahkan bila mungkin  dapat ditingkatkan.  Selanjutnya  upaya menurunkan tingkat angka kemiskinan dari 13,18% di tahun 2019 menjadi satu digit atau dibawah 10% di akhir 2024  menjadi super prioritas dan salah satu tugas utama pemimpin baru Sulawesi Tengah.

Seretnya laju penurunan angka kemiskinan Sulteng dalam lima tahun (2015-2019) yang hanya        turun 1 %  dari 14,07% menjadi 13,18%,  di atas rata-rata nasional 9,22 %, memberi indikasi bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi untuk mengeleminir masalah itu relatif tinggi.  Apalagi bencana gempa, tsunami dan liquifaksi tanggal 28 September 2018, ikut menambah tingkat kesulitan itu.

Reputasi Gubernur Sulawesi Tengah,  Longki Djanggola  tidak perlu lagi diragukan.  Dua priode sebagai bupati Parigi Moutong dan dua priode sebagai Gubernur Sulawesi Tengah yang telah  banyak meraih prestasi tingkat nasional,  baik di saat sebagai bupati maupun gubernur. Termasuk sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.  Namun realitanya juga masih sulit menurunkan angka kemiskinan itu secara signifikan. Ini memberi salah satu indikasi atau gambaran bahwa tingkat kesulitan itu tinggi.

Tugas utama lainnya dari pemimpin baru terpilih adalah tuntutan penggunaan digitalisasi dalam setiap transformasi pembangunan baik dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup . Sejumlah regulasi telah lahir terkait dengan penerapan digitalisasi itu yang harus diimplementasikan paling lambat tahun 2021. Regulasi itu antara lain Pepres nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan bebasis Elektronik, Pepres nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Permendagri No 70 /2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD serta Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi, Nomenklatur SIPD.

Karena itu pasangan Gubernur terpilih  harus memiliki kemampuan berinovasi, beradaptasi agar selalu update, yang juga merupakan ciri dari generasi milenial.  Pasangan ini juga harus mampu membangun 5 Kapasitas (5 K) dan 5 Budaya Kerja ( 5 AS).  5 K. terdiri dari Kompetensi, Komitmen, Konsistensi, Koneksitas, dan Kecepatan atau Speed.  Era digitalisasi Gubernur terpilih harus memiliki speed atau kecepatan. Kalau dianalogkan dengan perkembangan teknologi komputer, dan ingin ada percepatan, maka Pasangan Gubernur terpilih tidak lagi berstatus “Pentium 1” generasi komputer tahun 1990-an tetapi sudah berstatus “Pentium 4”, generasi komputer tahun 2000 an.

Hasil survey Tempo tahun 2017 terhadap pemimpin daerah yang berprestasi dan dinilai memiliki kecepatan tinggi, karena kemampuan digitalisasinya antara lain Ridwan Kamil, Walikota Bandung, Tri Rismaharini , Walikota Surabaya, Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng,  Hasto Wardoyo bupati Kulon Progo dan Danny Pomanto Walikota Makassar.

Dari gambaran di atas tentunya bila berkeinginan Sulawesi Tengah menjadi bagian dari Indonesia Hebat 2045, maka para calon Gubernur dan pasangannya yang ikut berkontestasi di Pilkada Sulteng 2020, kiranya harus memenuhi kriteria dan cobtoh yang telah dikemukan di atas.

Peran pemilik hak usung dalam melahirkan pasangan calon sesuai harapan menjadi “filter pertama”. Selanjutnya pemilik hak suara sebagai “filter kedua” harus diberi pilihan untuk memilih pasangan-pasangan terbaik.  Bila mekanisme ini belum terbangun, maka harapan masyarakat Sulawesi Tengah  untuk keluar dari kemiskinan yang tinggi dan menerapkan secara baik transformasi pembangunan yang berbasis digital belum bisa berharap banyak.  Sesungguhnya di tangan pemilik hak usung dan pemilik hal suara letak harapan itu. SEMOGA

Tinggalkan Balasan