BPTD XX-Sulteng Efektifkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2025

Point Point Kebijakan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020

Check Point di Perbatasan Molosipat, Gorontalo-Sulawesi Tengah

Sobat 62, – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan larangan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan mudik pada Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS COV-2. Perintah pelarangan mudik itu kemudian diwujudkan oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XX Sulawesi Tengah, Rahman Sujana mengatakan penerapan Permenhub Nomor 25/ 2020 sudah diberlakukan di Sulteng khusus menyangkut penyeberangan lintas provinsi di pelabuhan Pagimana, serta perbatasan wilayah Sulteng-Gorontalo di Molosipat Gorontalo.

“Untuk di pelabuhan penyeberangan Pagimana, sudah diberlakukan larangan mudik sejak 1 Mei 2020. Sementara di Molosipat, Gorontalo sudah dibuat check point larangan mudik. Setiap kendaraan yang melintas terkecuali kendaraan yang dikecualikan, harus putar balik,” ujar Rahman Sujana, melalui pesan whats app, Senin (4/5).

Posko Larangan Mudik di Pelabuhan Penyeberangan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Rahman mengatakan, pemberlakuan larangan mudik dan pengendalian transportasi dikenakan sesuai dengan kewenangan pemda setempat dalam menetapkan zona merah, aglomerasi dan pembatasan sosial berkala besar (PSBB). Jika salah satu diantara tiga point sudah ditetapkan, maka Permenhub Nomor 25 tahun2020 efektif berlaku.

Di dalam Permenhub yang ditetapkan pada 23 April 2020 itu diatur mengenai pelarangan sementara penggunaan sarana transportasi baik itu darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Khususnya yang mengangkut penumpang untuk aktivitas mudik lebaran 2020, misalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat terbang, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta kapal laut. Permenhub ini juga mengatur mengenai pemakaian kendaraan, baik mobil ataupun sepeda motor untuk keperluan mudik.

Permenhub Nomor 25/2020 juga mengatur mengenai larangan penggunaan transportasi yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah penyebaran Covid-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya di Pulau Jawa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat telah dibangun pos-pos koordinasi (check point) yang lokasinya telah ditentukan titik-titiknya.

Rahman mengatakan, di luar kendaraan yang sudah dilarang, terdapat beberapa moda transportasi yang mendapatkan pengecualian dari pelarangan ini, seperti  kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Kendaraan dinas operasional berpelat dinas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Dan Mobil barang atau logistik dengan tidak membawa penumpang. (***)

Tinggalkan Balasan