Covid-19, Sebagai Motivasi Dan Referensi Re-Desain Tatakelola (Bagian Kedua)

Oleh, Hasanuddin Atjo

Ka. Bappeda Sulawesi Tengah

NEGARA memiliki satu mekanisme perencanaan baku, dilaksanakan berjenjang sebagai pedoman untuk menyusun tatakelola 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun.

Setiap 20 tahun Negara membuat yang disebut RPJP-N, Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Nasional (2005 -2024).  Kemudian setiap 5 tahun  juga dibuat RPJM-N, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diturunkan dari RPJP-N.  Selanjutnya setiap tahun dibuat rencana RKP-N, Rencana Kerja Pemerintah tingkat Nasional  yang  dikenal juga dengan Musrembang Nasional dan juga diturunkan dari RPJM-N.

Demikian halnya di daerah juga mengikuti pola yang sama dengan pemerintah pusat, dan menyusun RPJP-D,  RPJM-D dan RKP-D  yang menterjemahkan rencana 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahunan, disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap daerah.

Tema   RKP Nasional tahun 2021, ditetapkan pad awal  tahun  yaitu “Meningkatkan  Industri, Pariwisata  dan Investasi di berbagai Wilayah  Didukung oleh SDM , Sumberdaya Manusia , dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. 

Karena dunia  dilanda bencana kategori non alam, yaitu pandemic Covid-19,  termasuk di Indonesia, maka tema RKP Nasional tahun 2021 juga mengalami penyusuaian menjadi “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.  

Dan Fokusnya antara lain terkait dengan pemulihan sektor industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, serta  reformasi sistem ketahanan bencana.  Demikian pula tema dan fokus RKP Daerah di tahun  2021 juga akan mengalami penyesuaian yang berpedoman kepada  RKP Nasional dan kondisi spesifik daerah.

Penyesuaian ini penting agar target dan sasaran  RPJMN 2020-2024 seperti  pertumbuhan ekonomi , penurunan angka kemiskinan, pengangguran,  dan ketimpangan  pendapatan antar wilayah; serta peningkatan devisa dapat dicapai.

Dampak Civid-19 terhadap semua sektor juga tetap menjadi salah satu pertimbangan menyusun RKP Nasional 2022, 2023 dan 2024.  Bahkan penyusunan RPJP-N  2025-2045 diiikuti penyusunan RPJMN, lima tahunan dan RKPN, tahunan juga seyogianya terap mempertimbangkan ancaman bahaya bencana non alam seperti Covid-19 ini.  Ke depan sangat terbuka kemungkinan bahwa ancaman penyelenggaraan pembangunan tidak hanya datang dari bencana alam, tetapi juga dari bencana kategori non alam seperti yang dialami saat ini.

Penyusunan RPJP-N 2024-2045 menjadi sangat penting dan strategis bagi bangsa ini, karena ada tiga target dan sasaran yang ingin dicapai selama priode itu yaitu (1) Pemanfaatan bonus demografi tahun 2030, (2) Indonesia menjadi Negara dengan pendapatan menengah di tahun 2036, dan (3) Indonesia maju di tahun 2045 dan menempatkan di Indonesia pada urutan ke 5 Negara berpendapatan tinggi dengan nilai 7 triliun  dolar US, dan di  2019 baru mencapai 1 triliun dolar US.  Pendapatan per kapita saat itu  sekitar 23 ribu dolar US, meningkat dari 4 ribu dolar US di tahun 2019.

Pemanfaatan bonus demografi, menjadi Negara berpendapatan menengah dan tinggi juga tidak terlepas dari peran pemimpin di daerah.  Pemimpin di daerah harus memahami benar terkait dengan proses lahirnya sebuah tatakelola. Ini penting agar penyusunan tatakelola di daerah sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Karena itu rekruitmen, keterpilihan pemimpin di daerah melalui mekanisme Pilkada menjadi salah satu poin yang menentukan untuk merealisasikan  target dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM-N dan RPJP-N itu,

Artikel ini kembali akan dilanjutkan pada kesempatan berikut dengan fokus tatakelola di tahun 2020  dan bagaimana implementasi di daerah untuk RKP 2021-2024 dalam upaya merealisasikan RPJM-N dan RPJM-D  tahun 2020-2024.

Selamat menjalankan ibadah puasa Rhomadan 1441 H, bagi yang melaksanakan, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keafiatan. Amin.

Tinggalkan Balasan